Menanti Kepastian THR Dimasa Pandemi Covid-19



Tidak sedikit akhirnya orang harus merelakan tabungannya berkurang sedikit demi sedikit untuk menutupi kebutuhan keluarga yang bebannya sama saja dari hari kehari.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan beberapa pekerja tidak bisa leluasa melakukan pekerjaan extra demi memperoleh pemasukan tambahan yang biasanya dilakukan. Misal, dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dimasa pemberlakuan PSBB ini, tidak ada lagi perjalanan dinas maupun kegiatan-kegiatan rapat yang selama ini menjadi sumber pemasukan tambahan bagi ASN.

Dengan kemudahan akses pinjaman uang dari perbankan, beberapa diantara ASN kemudian tergiur untuk mengajukan permohonan pinjaman kepada perbankan antara lain seperti KPR maupun kredit kenderaan bermotor. Tidak ada salahnya memang, karena kebutuhan rumah dan kenderaan bermotor sangat diperlukan pada zaman sekarang sama halnya seperti kebutuhan pokok.

ASN dengan Pegawai swasta mungkin tidak ada bedanya, sama sama menantikan THR untuk dimasa sulit seperti ini.

Bagi ASN, mungkin terjawab sudah, Pemerintah beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan bahwa kepada ASN tetap diberikan THR. setelah sebelumnya Presiden meminta agar Kementerian Keuangan mengkaji ulang pemberian THR kepada ASN. 

Jadi, hanya pejabat Eselon III kebawah saja yang berhak memperoleh THR, begitu kata Pemerintah. pejabat eselon II sampai dengan pejabat negara (Menteri, Kepala Lembaga dan setingkat lainnya) harus merelakan THR mereka dialokasikan untuk penanganan Covid-19. 

Baca juga:

Lalu bagaimana kebijakan THR bagi sektor swasta?

Pegawai swasta khususnya pegawai yang bekerja di sektor usaha yang perusahaannya tidak diperkenan beroperasional selama masa PSBB, adalah pegawai yang mengalami dampak paling besar. 

Beberapa diantara pegawai swasta tersebut, ada yang mengalami pemotongan gaji bahkan sampai berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengingat pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi kebutuhan operasionalnya.

Harus diacungi jempol pula, bahwa pada kenyataannya masih banyak juga pengusaha yang rela merugi dengan tetap menggaji karyawannya meskipun pendapatan perusahaan yang tidak stabil karena adanya penerapan PSBB.

Sebentar lagi, pengusaha harus menerima kenyataan bahwa 7 (tujuh) hari sebelum lebaran pengusaha wajib memberikan THR kepada seluruh karyawannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

THR masuk kedalam komponen pendapatan non upah yang wajib diberikan pengusaha kepada karyawannya dengan rumus besarannya diatur didalam peraturan menteri ketenagakerjaan.

Jika pengusaha tidak menjalankan kewajiban pemberian THR, maka merujuk Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada karyawan yang telah mengalami PHK 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan hari raya keagamaan, maka menurut Pemenaker 6 Tahun 2016 tersebut anda masih berhak menerima THR dari perusahaan.

Perbedaan perlakuan kebijakan THR ASN dan Swasta

Dasar hukum pelaksanaan pemberian THR kepada ASN dan Swasta secara hierarki sama-sama diatur didalam sebuah Peraturan Pemerintah, pada peraturan pelaksananya, THR ASN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan sedangkan THR Swasta diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Sedangkan dari sisi kebijakan, Presiden selaku pimpinan tertinggi ASN mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menetapkan kebijakan pemberian THR kepada ASN.

ASN tidak mungkin memprotes secara terbuka kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan tertingginya. seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yakni hanya memberikan THR kepada pejabat eselon III kebawah saja.

Kepada karyawan swasta, kelihatannya Pemerintah akan lebih berhati-hati karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak ekonomi yang sangat besar apabila THR tersendat diberikan, salah satu dampaknya adalah pelemahan daya beli masyarakat yang berujung perlambatan putaran ekonomi.

Dengan dasar hukum yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, maka modal yang cukup bagi Pemerintah untuk memaksa pengusaha agar dapat mengupayakan pemberian THR kepada karyawannya meskipun ditengah situasi yang sulit karena musibah pandemi Covid-19 ini.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Menanti Kepastian THR Dimasa Pandemi Covid-19"

Post a comment